Kementerian PUPR Dukung Pemkot DKI Jakarta Siapkan Rumah Susun

www.pu.go.id, 13 Nopember 2015

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  memberikan dukungan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui penyediaan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) atau Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) sebagai ganti dari keberadaan rumah pada kawasan kumuh yang umumnya berada di bantaran sungai di kota Jakarta.

“Masyarakat hendaknya memahami apa yang dilakukan pemerintah DKI bukanlah penggusuran semata. Melainkan pembenahan lingkungan dari kawasan kumuh menuju lingkungan yang lebih layak huni, sehat dan hijau,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di sela-sela Rapat Koordinasi Singkronisasi Aspirasi Daerah Anggota DPD RI dengan Pemangku Kepentingan se – Provinsi DKI Jakarta yang digelar hari ini di Jakarta (13/11).

Basuki menambahkan, pihaknya juga memberikan dukungan terhadap visi program Pemda DKI Jakarta khususnya dalam hal pengendalian banjir sejak tahun 1973. Dikatakan, debit banjir Sungai Ciliwung mencapai 570 m3/detik, sementara  pekerjaan sodetan Ciliwung saat ini tengah dikebut penyelesaiannya. Nantinya Sudetan ini berfungsi untuk mengalirkan debit banjir Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).

“”Progress fisiknya saat ini baru 50% . Sodetan dibagi dua terowongan masing-masing untuk mengalirkan air sungai ke arah Kebon Nanas dan arah Otista. Selain itu pelebaran kapasitas pintu air manggarai juga dilakukan guna meminimalisir volume banjir,” tuturnya.

Menurut Basuki, jika ingin mengendalikan debit sungai dibutuhkan penampung air. Oleh karena itu Kementerian PUPR telah mempersiapkan (pembebasan lahan) untuk dibangunkan Bendung Sukamahi dan Bendung Ciawi yang akan dibangun tahun 2016. Kedua bendung itu khusus berfungsi sebagai flood control di musim penghujan.

Tahun 2015 dan Tahun 2016, dana APBN Kementerian PUPR yang telah/akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di  DKI Jakarta sekitar Rp 4 Triliun. Khusus untuk Jalan Arteri Gatot Soebroto dan MT. Haryono kini sudah dilimpahkan statusnya ke pemerintah DKI Jakarta karena dianggap mampu untuk memperbaiki kondisi jalan bila terjadi kerusakan. (Sony)

(Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia)