Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Bergantung Pada Pembangunan Infrastruktur

www.pu.go.id, 23 April 2015

 Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan dihadapan jajarannya bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR sangat berkontribusi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Seperti kita ketahui, “If you build infrastructure, you build a nation”,salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi, kita harus berkontribusi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai rencana,”tutur Basuki saat Konsultasi Regional kemarin (21/4).

Menteri Basuki mengakui bahwa memang ada pesimisme dari beberapa kalangan untuk pencapaian 5,7 persen. Namun dirinya mengingatkan, kontribusi Kementerian PUPR adalah melalui penyerapan yang sesuai dengan rencana tidak dikebut di akhir tahun.

“Dengan cara itu kita bisa berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen,”tambah Basuki.

Senada dengan Menteri Basuki, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, sebagai K/L yang memppunyai anggaran tertinggi dengan Pagu Rp 118 triliun, Kementerian PUPR mendapatkan tantangan mengoptimalkan eksekusi program dengan sisa bulan di 2015.

Kementerian PUPR juga menjadi motor pencapaian target pembangunan kita, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan.

“Jadi kalau mau tumbuh ekonomi, jalan harus bagus. Kalau jalan bagus, ekonomi tumbuh, maka pengangguran akan bisa kita kurangi. Kalau jalan bagus, transportasi dan kebutuhan pokok lancar, itu akan mengurangi inflasi. Banyak sentra produksi dan ekonomi saat ini belum terhubung sampai pelosok,” tambah Askolani.

Menurut sebuah hasil studi, Askolani mengungkapkan bawa penambahan 10 persen infrastruktur dapat memberikan dampak kenaikan pdb sebesar 0,2-0,5 persen. Dirinya menyatakan bahwa belanja modal dengan nyata mampu mempercepat ekonomi dibandingkan belanja lainnya.

 

Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Priatna menyebutkan selain ketahanan pangan, konektivitas dan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur ke-PU-an harus juga mendukung dimensi pembangunan manusia dan sektor unggulan seperti pariwisata dan industri.

“Selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah dimensi pemerataan kewilayahan antar kelompok, antar daerah dan lain-lain. Kalau di satu daerah memerlukan anggaran yang besar maka diberikanlah anggaran yang besar sesuai kebutuhan tersebut. Misalnya ada satu daerah jalan mantapnya sangat kurang, persentasenya lebih kecil. Jalan mantap di tempat lain sudah sangat tinggi. Maka anggaran harus lari ke yang infrastrukturnya kurang tersebut,”tambah Dedy. (nrm)

Pusat Komunikasi Publik

(22042015)

(Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia)