Efisiensi Penyelenggaraan Konstruksi Untuk Menghasilkan Infrastruktur Berkualitas

www.pu.go.id, 17 April 2015

Indonesia menurut survey IHS 2014 merupakan pasar jasa konstruksi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai $ 278 Billion, sedangkan untuk kawasan Asia, Indonesia masuk dalam peringkat empat, di bawah China, Jepang, dan India. Pembangunan infrastruktur pun secara masif  dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meraih ketahanan pangan nasional. Akan banyak sumbangsih yang akan diberikan Perguruan Tinggi dalam rangka menghadapi proses pembangunan Indonesia tersebut, khususnya penyelenggaraan konstruksi yang produktif dan berkualitas. Demikian diutarakan Plt. Dirjen Bina Konstruksi, Hediyanto W. Husaini, dalam acara seminar nasional, tentang “Efektifitas Penyelenggaraan Konstruksi”, hari ini (16/04) di Jakarta.

 Perguruan tinggi harus lebih dapat peranan pada proses pembangunan infrastruktur saat ini dan keberadaan LPJK menjembatani kebutuhan dunia industri konstruksi atas output yang dihasilkan perguruan tinggi, dalam hal ini inovasi teknologi konstruksi, penelitian dan pengembangan yang bersifat applicable dan kebutuhan akan para insinyur-insinyur yang profesional.

 Di sektor jasa konstruksi, perguruan tinggi dapat kesempatan mengkaji lebih dalam diantaranya bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

 “Kita tidak mengharapkan para pekerja di bidang konstruksi ini tidak sehat dan tidak selamat, dari beberapa contoh kasus kegagalan bangunan yang mengakibatkan jatuhnya korban, kesadaran tersebut harus terus dibangun”, kata Hediyanto.

 Selain itu dari perguruan tinggi pun dapat lebih fokus untuk lebih memikirkan faktor kemandirian dunia jasa konstruksi, dari aspek sumber daya, teknologi, bahan material dan peralatan serta aspek daya saing agar para BUJK nasional bisa lebih bersaing di pasar internasional.

“kita masih memerlukan kajian-kajian untuk lebih kongkrit untuk memperkuat ketahanan jasa konstruksi Indonesia untuk bekerja di luar negeri, selain itu kajian yang menekankan aspek competitiveness” ujar Plt. Dirjen Bina Konstruksi.

Jika sektor jasa konstruksi Indonesia ingin lebih leluasa lagi berkiprah di luar negeri, maka harus lebih terbuka dan melibatkan multidisiplin ilmu, tidak hanya di monopoli oleh civil engineering, mechanical engineering, banyak aspek diantaranya dari sisi aturan hukum suatu negara, sosial, bahasa dan budaya negara tersebut.

“Vietnam misalnya sudah banyak yang mempelajari bahasa Indonesia, karena mereka tahu pasar konstruksi di Indonesia besar” ujar Hediyanto.  

Forum ini diharapkan tidak menitik beratkan pada teknologi yang sifatnya hard constructions, tetapi juga membahas soft constructions karena sisi ini juga yang akan mensupport jasa konstruksi Indonesia, hal ini termasuk bagian strategis.

“Hal-hal seperti political will, diplomasi, hukum kontrak sangat penting pada pengembangan sektor konstruksi, ujar Hediyanto.

Dari sisi hukum kontrak perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk membahas dan memberikan solusi mengenai hukum kontrak yang ada saat ini yang terkesan para penyedia jasa mudah sekali di kriminalisasikan.

“Banyak para kontraktor yang berkeluh kesah, bekerja saat ini tidak bisa untung, adanya proses kriminalisasi yang memakan waktu hingga akhirnya memperhambat pembangunan, dan berujung pada kontraktor yang gulung tikar, selain itu kajian perguruan tinggi tentang material dan peralatan juga dibutuhkan oleh industri konstruksi, termasuk billing rate tenaga kerja sektor konstruksi diharapkan perguruan tinggi pun dapat berperan dalam mengkaji masalah ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah,” ujar Hediyanto.

Seminar ini diselenggarakan oleh LPJKN dalam rangka merumuskan hal-hal yang dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk kemudian dijadikan kebijakan yang baik, sehingga ke depan diharapkan permasalahan seperti, terlambatnya pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur dan properti, biaya pembangunan yang membengkak, dan beberapa kejadian kegagalan bangunan dapat di antisipasi.

Hal ini dapat dijadikan refleksi bagi penyelenggaraan konstruksi di Indonesia ke depan agar lebih baik. Forum ini terlaksana dalam rangka memperkuat research and development di bidang rancang bangun dan perekayasaan serta efisiensi penyelenggaraan konstruksi untuk menghasilkan infrastruktur berkualitas bermanfaat dan berkelanjutan.

“Diperlukan langkah nyata untuk meningkatkan kapabilitas industri konstruksi nasional, membangun kemandirian teknologi rancang bangun dan perekayasaan melalui penelitian dan pengembangan, membangun kepiawaian proses manajemen dan akselerasi proses procurement serta menyediakan insinyur professional yang memadai melalui CPD dapat dijadikan isu menjadi isu strategis saat ini”, ujar Ketua LPJKN, Tri Widjadjanto.  (dn)

Pusat Komunikasi Publik

(16042015)

(Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia)