JAKARTA--Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, pemerintah menjamin kestabilan politik dan ekonomi nasional. Hingga proses pemilihan presiden (Pilpres) 2014 selesai, kata dia, kondisi ekonomi dan politik di dalam negeri dipastikan stabil dan aman. 

Karena itu, dia menghimbau, masyarakat tidak terpengaruh isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi dan politik Indonesia. Hidayat mengatakan, ketidakstabilan ekonomi dan politik akan menjadi sumber biaya ekonomi tinggi yang mengganggu pertumbuhan nasional.

"Saya meski pun bukan aparat negara, ikut menjamin, tidak akan ada kerusuhan. Masyarakat jangan terpengaruh dan memunculkan rumor yang menimbulkan ketidakstabilan. Jangan ada rumor yang tidak bertanggung jawab. Prabowo-Hatta sudah setuju menyalurkan aspirasinya ke MK. Dipastikan tidak akan ada yang di luar jalur hukum. Dan ini akan menjadi jaminan bagi kepercayaan investor atas Indonesia," katanya usai jumpa pers tentang Program 100 Hari Akhir Masa Akhir Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di Jakarta, Kamis (24/7).

Hidayat menambahkan, dalam masa pemerintahan KIB II, Indonesia masuk dalam G-20 dan menjadi salah satu negara terkemuka dunia. Selama 10 tahun terakhir, ujar dia, perekonomian dan politik di Indonesia stabil.

"Meski, memang masih ada kekurangan. Tapi, ada kelebihannya. Selama dua kali periode, bisa menjaga stabilitas," kata Hidayat.

Di sisi lain, Hidayat optimistis, arus investasi di Indonesia akan melonjak signifikan. Hal itu, ujar dia, didukung reaksi positif investor dan pasar global atas terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019. "Setelah Joko Widodo terpilih, investasi langsung masuk signifikan," kata Hidayat.

Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan kesiapan Indonesia guna menampung arus minat investor.

"Pokoknya gara-gara Pemilu ini berjalan dengan baik, investasi akan melonjak. Apalagi ada pengakuan dari mancanegara. Pemerintah masing-masing mendorong investasi. Yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah mempercepat kesiapan infrasrtuktur, jalan, dan pelabuhan yang memadai," kata Hidayat.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah mendatang diharapkan membentuk kabinet profesional. Meski, kata dia, tetap mengusung usulan partai politik.

a

"Yang penting, Menko Perekonomian ke depan harus yang rajin mengkoordinir antar kementerian. Dia harus memonitor secara intensif setiap kebijakan dan memberikan keputusan segera. Sebab, kalau diserahkan ke kementerian masing-masing, yang ada ego sektoral dan program ngak bisa berjalan," kata Hidayat. (eme)

 

(Sumber: Investor Daily Indonesia)