IKN Menuju Ibu Kota Politik 2028, Ini Tahapannya

Kompas.com, 23 September 2025

NUSANTARA, KOMPAS.com - Dalam langkah strategis yang menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap visi Indonesia Emas 2045, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik Indonesia mulai tahun 2028. Diteken pada 30 Juni 2025 dan diundangkan pada 19 September 2025, perpres ini bukan hanya dokumen administratif, melainkan peta jalan komprehensif yang mengintegrasikan pembangunan fisik, pemindahan institusi, dan transformasi ekonomi.

Sebagai bagian dari tahapan pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Perpres 79/2025 menargetkan percepatan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN seluas 800-850 hektar, dengan fokus pada efisiensi anggaran dan keberlanjutan. Dokumen ini mengubah narasi IKN dari proyek ambisius menjadi realitas terukur, dengan anggaran 2025 sebesar Rp 13 triliun (turun dari Rp 43,4 triliun pada 2024) dan proyeksi Rp 6,3 triliun untuk 2026, menekankan prioritas pada infrastruktur dasar dan pemindahan 1.700-4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pembangunan IKN yang dimulai sejak Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022, kini memasuki fase akselerasi di bawah Otorita IKN yang dipimpin Basuki Hadimuljono. Perpres 79/2025 membagi tahapan menjadi dua gelombang utama yakni Tahap Pertama (2022-2024: fondasi) dan Tahap Kedua (2025-2029: penguatan inti), dengan target akhir 2028 untuk status Ibu Kota Politik.Berikut tahapan pembangunan IKN

Tahap I

Tahap Persiapan dan Fondasi (2022-2024) Tahap yang telah mencapai 70-80 persen progres per September 2025, ini fokus pada perencanaan ruang dan infrastruktur dasar untuk mendukung pemindahan simbolis pertama.

Perpres 79/2025 merevisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 untuk menyesuaikan dengan realitas, menekankan efisiensi lahan dan anggaran APBN yang mendominasi 80 persen pendanaan (sisanya swasta dan hibah). Perencanaan dan Penataan Ruang (2022-2023) Dimulai dengan pembebasan lahan seluas 256.142 hektar (daratan) dan 68.189 hektar (perairan) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Masterplan IKN membagi kawasan menjadi lima zona: Pemerintahan Pusat (KIPP 800-850 hektar), Pendidikan, Ekonomi, Area Hijau, dan Pendukung.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disahkan, dengan 20 persen lahan dialokasikan untuk gedung perkantoran dan 50 persen untuk hunian berkelanjutan. Isu hak adat dan relokasi 12.000 warga, diselesaikan melalui Program Reforma Agraria IKN.

Prioritas pada aksesibilitas, dengan pembangunan jalan tol dan jembatan terhubung ke IKN. Istana Kepresidenan (Istana Negara dan Istana Garuda), dan utilitas dasar (jalan, drainase, listrik, air) rampung.

Tahap ini berhasil menarik investasi Rp 62 triliun dari 42 perusahaan swasta, termasuk enam MoU baru senilai Rp 3,65 triliun pada Mei 2025.

Tahap II

Tahap Penguatan Inti: Menjadi Ibu Kota Politik (2025-2029) Perencanaan Ruang dan KIPP (2025).Penataan ulang KIPP (800-850 ha) untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mencakup:

- Proyek: Gedung DPR (732 hunian anggota, rusun 390 m²),Mahkamah Agung, dan Istana Yudikatif.

- Detail: 3 rumah tapak untuk Ketua DPR (580 m²), 15 untuk Wakil Ketua, 567 rusun DPR, 147 DPD.

- Anggaran: Rp 4,73 triliun (2025: Rp 3,68 triliun untuk 7 paket, termasuk jalan, embung, kolam).

- Target: Tender selesai September 2025, kontrak Oktober via Multi Years Contract (MYC) 2025-2027. 

Pembangunan Gedung dan Hunian (2025-2027)

- Target 20 persen perkantoran (kantor kementerian) dan 50 persen hunian layak (terjangkau, berkelanjutan), rinciannya:

- Proyek: 50 persen sarana dasar (air, listrik, drainase) dan konektivitas (Jalan Tol IKN-Balikpapan).

- Hunian: Fokus rusun ASN dan warga terdampak.

- Target: 50 persen hunian selesai, dengan Reforma Agraria untuk 12.000 warga.

Pemindahan ASN dan Sistem Cerdas (2026-2028)

Pemindahan bertahap 1.700-4.100 ASN dari 15 kementerian, mulai 2026, mencakup:

- Implementasi smart governance (aplikasi digital, IoT untuk layanan).

- Target: 25 persen cakupan smart city pada 2028.

- Tantangan: Penolakan anggaran tambahan Rp 14,9 triliun oleh Banggar DPR, diganti dengan efisiensi. 

Infrastruktur Pendukung dan Ekonomi (2025-2029)

Pembangunan jalan, bandara VVIP, dan zona ekonomi (industri kimia, elektronik), meliputi:

- Target: 5,8 persen pertumbuhan Kaltim.

- Target: Investasi Rp 62 triliun, wisata harian 3.000-5.000 pengunjung.

Tahap Jangka Panjang: Visi Keberlanjutan (2030-2045)

Pasca-2028, IKN berevolusi menjadi kota lengkap dengan 5,6 juta penduduk. Perpres 79/2025 meletakkan fondasi RPJPN, dengan fokus SDGs yakni 70 persen ruang hijau, karbon netral, dan inklusivitas.

Selain itu, IKN juga diproyeksikan dapat menghasilkan Return on Investment (ROI) melalui investasi swasta Rp 100 triliun per tahun, dan menciptakan 1 juta lapangan kerja.  

Perpres 79/2025 diyakini dapat mendorong IKN berkontribusi 19 persen PDB nasional pada 2045, dengan Rp 48,8 triliun anggaran 2025-2029 untuk percepatan.  

Fokus Bangun Ekosistem Legislatif dan Yudikatif

Keinginan sang Kepala Negara untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik juga pernah disampaikan Basuki usai Rapat Terbatas terkait IKN pada Selasa (21/1/2025)."Beliau (Presiden Prabowo), mempunyai target bahwa pada tahun 2028 IKN sudah menjadi ibu kota politik," terang Basuki dalam keterangan pers.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Basuki mengaku Otorita IKN ditugaskan untuk menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif, baik kantor maupun huniannya. Berdasarkan target, pembangunan kedua ekosistem tersebut bisa dirampungkan pada tahun 2027.

(Sumber : Kompas.com)