Trans Papua Diharapkan Mampu Tekan Harga Kebutuhan Rakyat di Wilayah Pegunungan Tengah

www.pu.go.id, 8 Januari 2016

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung agenda Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Khusus untuk Propinsi Papua dan Papua Barat pemerintah tengah memfokuskan  membuka ruas jalan darat Trans Papua sepanjang 4.300 km yang diharapkan rampung pada tahun 2018, mulai dari Sorong – Manokwari – Enarotali – Nabire – Wamena – Merauke.

“Konektivitas jalan di Papua bukan hanya sebagai penghubung antar daerah. Terutama untuk pengunungan tengah (Papua) bertujuan untuk mengurangi tingkat kemahalan disana.”ungkap Menteri Pekererjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta (4/1).

Menurutnya daerah seperti Wamena dan Puncak Ilaga sudah bisa ditembus melalui Nabire namun masih terlalu jauh. Oleh karena saat ini tengah dibangun akses melalui selatan ke utara yakni ruas jalan Mumugu – Kenyam – Habema yang tahun ini ditargetkan tembus sepanjang 178 Km. Pembangunan diruas ini yang masih hutan dilakukan bersama antara Kementerian PUPR dan TNI. Pihak TNI tidak hanya mengawal pembangunan, tetapi juga terlibat dalam pembukaan dan pembangunan badan jalan.

Mahalnya harga-harga kebutuhan pokok di Papua dikarenakan angkutan logistik menggunakan jalur udara. Sebagai gambaran, tarif angkut barang kebutuhan ditentukan oleh berat barang yakni  berkisar antara 10 – 15 ribu/kg. Bila 1 zak semen beratnya 50 kg maka harganya bisa mencapai di atas satu juta/zak. Dengan dibangunnya jalur darat (Trans Papua) dimungkinkan harga-harga kebutuhan dapat lebih terjangkau masyarakat pegunungan tengah.

Menurut Basuki, Pegunungan Tengah menjadi fokus utama dibangunnya infrastruktur jalan. Pasalnya, pada wilayah pesisir masalah harga-harga kebutuhan rakyat masih terbilang relatif normal. Dari total 4.300 km  jalan trans Papua, saat ini masih menyisakan 700 km lagi jalan yang belum tembus.  (Sony)

(Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia)