Ditjen Bina Konstruksi Akan Perbanyak Porsi Paket Pekerjaan Kontraktual

www.pu.go.id, 29 September 2015

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ke depan, akan lebih mengedepankan program kerja dengan paket-paket pekerjaan kontraktrual dibanding dengan swakelola dengan perbandingan sekitar 60% dan 40%.

“Program kerja yang berasal dari masyarakat tersebut harus di drive lebih baik lagi. Para aparatur sipil Negara (ASN) memiliki tanggungjawab yang besar terhadap paket-paket pekerjaan kontraktrual, sementara porsi pekerjaan swakelola ke depan akan terus dikurangi, dan di arahkan hingga akan mencapai perbandingan 40% swakelola dan 60% kontraktrual, karena SDM kita harus lebih produktif dalam hal penguasaan substansi, melakukan monitoring dan evaluasi bukan hanya administrasi ke-satkeran”, ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib, dalam arahannya kepada para pejabat di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi, akhir pekan lalu di Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016 mendatang akan mengemban tugas berat dalam hal melakukan pembinaan kepada masyarakat jasa konstruksi, dengan pagu anggaran tahun anggaran 2016 ini sekitar Rp. 681 Milyar. Strategi pelaksanaan program kerja harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar pencapaian rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini dapat tercapai, selain itu dengan keterbatasan yang ada, Ditjen Bina Konstruksi harus memiliki strategi delivery yang baik agar efisiensi dan efektivitas tercapai.

Pada tahun 2014 lalu, Ditjen Bina Konstruksi memiliki nilai anggaran sekitar Rp. 345 Milyar, belajar pengalaman dari tahun lalu akan ada perbaikan terkait dengan delivery strategy tahun ini serta tahun anggaran 2016 yang akan datang, mengingat SDM yang jumlahnya tidak bertambah, namun anggaran Ditjen Bina Konstruksi semakin bertambah.

Hal lain yang menjadi perhatian Dirjen Bina Konstruksi adalah memaksimalkan peran konsultan tenaga ahli, bukan hanya sebatas narasumber.

“Manfaatkan konsultan tenaga ahli atau pakar, dalam memberikan masukan program dan solusi yang ditawarkan agar dapat segera diimplementasikan oleh SDM yang ada, karena apa yang diutarakan harus menjadi solusi praktis di lapangan,”tambah Yusid.

Prinsip pembelajaran atau studi komparatif yang dilakukan di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, dapat menjadi alternatif solusi dalam penentuan program kerja Ditjen Bina Konstruksi di masa yang akan datang. Perwakilan pegawai yang mendapatkan ijin Menteri untuk melakukan benchmarking ke Negara lain harus diberikan kesempatan untuk berbagi.

“Berikan kesempatan mereka untuk sharing kepada kita dan para pegawai lain sehingga semua tahu perkembangan ilmu terkini atau perkembangan infrastruktur suatu Negara, hal-hal seperti ini akan memperkaya alternatif solusi untuk permasalahan yang dihadapi’’, ujar Yusid Toyib.

Dirjen Bina Konstruksi pun mengingatkan penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi harus diimbangi monitoring dan evaluasi, khususnya NSPK untuk pihak eksternal apakah NSPK tersebut dijalankan atau tidak, sehingga tujuan NSPK untuk memajukan industri konstruksi di Indonesia dapat tercapai. Hal lain terkait rantai pasok material dan peralatan, Yusid meyakinkan bahwa data-data pasokan material dan peralatan benar adanya, ke depan data tersebut dapat terus diperbaharui atau disesuaikan jika diperlukan, perusahaan pemasok material bahan konstruksi perlu didukung dan difasilitasi agar kebutuhan material dan peralatan konstruksi secara nasional tidak kekurangan, alat berat secara nasional diregistrasi dengan benar, pastikan bahwa alat berat yang mereka beli atau dimiliki itu terdaftar (dnd).

Biro Komunikasi Publik

(Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia)